PERATURAN-PERATURAN: Permendagri
Academia.edu is a platform for academics to share research papers. SALINAN PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN … ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana perusahaan Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan adalah perwujudan kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat, maka peraturan Perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan adalah satu-satunya sumber hukum.15 Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa di luar peraturan Perundang-undangan tidak ada sumber hukum yang lain.
Tata Urutan / Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di ... Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Miriam Budiardjo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan : a. UUD dibentuk menurut suatu cara … PERMENKES Nomor 3 Tahun 2015 tentang NAPZA peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1) Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika dan PBF atau di daerah terpencil yang tidak ada Apotek atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Lampiran dan File PDF lengkap tentang Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Tinjauan Regulasi dan Etika Bisnis Apotek Online di ... GudangIlmuFarmasi – Era teknologi digital tidak bisa dihindari dan merembet ke semua sektor kehidupan sehari-hari, termasuk bidang jual-beli produk kefarmasian secara online. Nofa Stefanus, S.Si, Apt, seorang praktisi Digital Farmasi yang sering menjadi narasumber tingkat nasional mencoba memberikan tinjauan terkait regulasi dan etika apotek online di Indonesia. Penggolongan Obat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
peraturan perundang-undangan. 13. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. 14. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual … PERATURAN PERUNDANGAN PRAKTEK APOTEKER Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga administrasi. •Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 •Apotek wajib memasang papan nama : •Papan nama Apotek, memuat informasi mengenai (PDF) URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG … URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT USAHA APOTEK ONLINE. Thesis (PDF Available) ya ng dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan . PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pdf - Academia.edu Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 7. Apoteker adalah sarjana farmasi 20 Feb 2017 Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi seorang asisten apoteker dalam melakukan pekerjaan di apotek mempunyai dua kegiatan yaitu kegiatan Harga Obat, serta kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apotek. f. Alat Administrasi, seperti blanko pesanan obat, faktur, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan 18 Jun 2017 gdlhub-gdl-s3-2007-alwysabir-3514-dish03-3.pdf Peraturan perundang- undangan tentang apotek di indonesia belum dapat dikatakan 30 Nov 2011 Dari kompetensi serta peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, Apoteker di apotek memiliki 3 (tiga) peranan,
Izin Apotek berlaku selama usaha Apotek yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan usaha Apotek dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Izin Apotek sebagaimana dimaksud Pasal 9 tidak berlaku lagi apabila : 1. Tidak aktif lagi menjalankan kegiatan usaha Apotek; 2. Diperoleh secara tidak sah; 3.
SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA …
